Makin Eratnya Hubungan Indonesia-Korea Selatan

Pada 8 April 2015, Duta Besar RI, Seoul Korea Selatan, John A. Prasetio didampingi Wakil Kepala Perwakilan RI dan Minister Counsellor Politik telah mengadakan pertemuan dengan Deputy Prime Minister H.E. Hwang Woo-yea yang didampingi oleh Director General for Social Policy Mr. Kidong Song, Ministry of Education, Deputy Director General Ministry of Foreign Affairs Mr. Ryu Jeong-hyun, dan Director International Education Cooperation Division Ms. Park Jiyoung. Pertemuan dimaksudkan untuk memupuk dan terus meningkatkan hubungan dan kerjasama bilateral RI-Republik Korea.

Mengawali pertemuan, Dubes RI menyampaikan salam hangat Presiden Jokowi kepada Presiden Park Geun-hyee dan Deputy Prime Minister serta berharap hubungan dan kerjasama bilateral yang telah terjalin sangat baik selama ini dapat lebih diperkuat dan ditingkatkan. Republik Korea merupakan mitra yang sangat penting bagi Indonesia. Kerjasama kedua negara terus tumbuh dan berkembang secara signifikan di berbagai bidang seperti ekonomi, investasi, perdagangan, pariwisata. Kedua negara merupakan mitra Strategis yang perlu terus bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan kerjasama tersebut ke level yang lebih tinggi.

Deputy Prime Minister memandang Indonesia sangat penting. Indonesia adalah negara besar. Potensi peningkatan kerjasama bilateral kedua negara masih terbuka lebar. Deputy Prime Minister sepakat pentingnya upaya-upaya untuk lebih memperkuat hubungan dan kerjasama kedua negara diantaranya melalui peningkatan kerjasama antar generasi muda, pendidikan dan kebudayaan. Deputy Prime Minister menyampaikan rencananya untuk berkunjung ke Indonesia dalam rangka menghadiri Commemoration of the 60th Anniversary of the Asian African Conference and the 10th Anniversary of the New Asian-African Strategic Partnership (NAASP), KTT AA dan PTM AA, pada April 2015.

Sebagai informasi, hubungan ekonomi, perdagangan, investasi dan pariwisata Indonesia-Republik Korea cukup signifikan. Pada tahun 2014 (Januari-Desember) nilai perdagangan sebesar USD 23,7 milyar. Dari total USD 23,7 milyar, USD 11,4 milyar adalah ekspor Indonesia sementara USD 12,3 milyar nilai impor Indonesia dari Korea Selatan. Di bidang investasi, izin prinsip investasi yang dikeluarkan oleh BKPM selama 2014 untuk investasi dari Republik Korea mencapai sebesar USD 126,95 juta (Rp. 1,53 trilyun). Sementara itu di bidang pariwisata, jumlah wisatawan Republik Korea yang berkunjung ke Indonesia selama Januari-Desember 2014 tercatat mencapai 328.122 orang.

Selain itu terdapat banyak proyek yang sedang dalam persiapan dan atau berjalan, diantaranya CNG Package Project senilai US$5-6 milyar, Sumsel-6 Mine Mouth Coal-fired project 600 MW senilai US$1,02 milyar, Proyek Jembatan Batam-Bintan senilai US$334 juta, Agro-based Multi Industry Cluster project senilai US$11 juta, Proyek kereta api Bengkulu-Muara Enim dan Port project dengan skema PPP senilai US$3,3 milyar, Pilot Project for the Ciliwung River Restoration senilai US$9 juta dengan konsep pembangunan sewage treatment facility, educational centre dan eco-friendly facility. (KBRI Seoul)

Analisis

Bilateral Indonesia – Korea Selatan

Politik

Dari sisi lingkaran konsentris Politik Luar Negeri RI, Korea Selatan yang terletak di kawasan Asia Timur berada di lingkar kedua setelah ASEAN. Korea Selatan merupakan salah satu mitra strategis yang penting bagi Indonesia. Hubungan dan kerja sama bilateral kedua negara meningkat tajam dalam dekade terakhir ini terutama sejak kedua negara memasuki kemitraan strategis yang ditandai dengan penandatanganan Joint Declaration on Strategic Partnership oleh Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Korsel Roh Moo Hyun pada tanggal 4 Desember 2006 di Jakarta. Joint Declaration mencakup 3 (tiga) pilar kerjasama, yaitu: 1) kerjasama politik dan keamanan  2) kerjasama ekonomi, perdagangan dan investasi  dan 3) kerjasama sosial budaya.

Ekonomi

Presiden Republik Indonesia dan Presiden Republik Korea telah menandatangani the Joint Declaration on Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperation in the 21st Century di Jakarta pada tanggal 4-5 Desember 2006. Joint declaration tersebut meliputi 3 pilar tersebut. Joint declaration tersebut mendorong kedua negara untuk lebih mempererat persahabatan dan menciptakan kerjasama yang lebih kongkrit. Sejak saat itu, tren investasi dan perdagangan antara kedua negara terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Sosial Budaya

Di sektor sosial budaya terdapat sejumlah program saling kunjung antara kelompok seni budaya kedua negara. Korsel sangat aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan promosi budaya internasional di berbagai kota di Korea dan kesempatan ini telah dimanfaatkan oleh sejumlah kelompok seni tari dan budayawan Indonesia untuk berpromosi di negeri ginseng ini. Beberapa ajang promosi budaya yang cukup besar di Korsel adalah Korea Travel Fair, Hi Seoul, Busan Travel Fair, Busan Film Festival dan lainnya.

Ketenagakerjaan

Korea Selatan sebagai negara industri memerlukan berbagai sumber daya, tidak hanya sumber daya alam yang sebagian diimpor karena sangat sedikitnya sumber daya alam Korsel, negara ini juga mendatangkan tenaga kerja asing untuk menjalankan mesin-mesin industrinya. Disamping kurangnya angkatan kerja yang tersedia, masyarakat Korsel yang sudah mempunyai tingkat kemakmuran yang tinggi umumnya kurang berminat untuk bekerja di sektor industri terutama bagian pekerjaan yang berkategori dangerous, dirty dan difficult (3D). Untuk memenuhi kebutuhan sektor industri yang sebagian besar adalah usaha kecil dan menengah maka dibukalah pintu masuk bagi tenaga kerja asing. Sampai saat ini terdapat 15 negara termasuk Indonesia yang mengirimkan tenaga kerjanya ke negeri ginseng ini.

Kesimpulan

Indonesia masih menjadi bangsa yang punya peran dan posisi penting bagi bangsa lain. Peran Indonesia di masa lalu sebagai salah satu bangsa pelopor Gerakan Non-Blok masih sangat diingat oleh dunia internasional. Selain itu, peran Indonesia dalam membantu menyelesaikan permasalahan dan pertingkaian antar negara, juga masih menjadi perhatian banyak negara termasuk Korea Selatan yang menganggap Indonesia bisa membantunya dalam menyelesaikan permasalahan Semenanjung Korea.

Sumber

http://www.kemlu.go.id/seoul/Pages/Embassies.aspx?IDP=117&l=id

http://www.kemlu.go.id/seoul/Pages/CountryProfile.aspx?l=id

Kenanda Queenta Mulya

14213795

2EA16

Artikel: Hak Asasi Manusia (HAM)

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Masalah Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Hak juga merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Masalah HAM adalah sesuatu hal yang sering kali dibicarakan dan dibahas terutama dalam era reformasi ini. HAM lebih dijunjung tinggi dan lebih diperhatikan dalam era reformasi dari pada era sebelum reformasi. Perlu diingat bahwa dalam hal pemenuhan hak, kita hidup tidak sendiri dan kita hidup bersosialisasi dengan orang lain. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM terhadap orang lain dalam usaha perolehan atau pemenuhan HAM pada diri kita sendiri. Sebagai salah satu tugas PKN penulis memberikan judul “ Hak Asasi Manusia”.

2. Definisi dan Pengertian HAM

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah­Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM). Pengertian HAM menurut UDHR sering dinilai masih pada tahap Generasi 1 Konsep HAM, yaitu isinya sarat dengan hak­hak yuridik dan politik. Sedangkan jika memperhatikan pengertian HAM menurut UU No. 39 Tahun 1999 di atas, tampak mengandung visi filsafati dan visi yuridis konstitusional. Kemudian pengertian HAM meurut visi politik dapat diidentikan dengan pendekatan structural, karena keduanya lebih menonjolkan pengertian HAM dalam kehidupan sehari­hari yang cenderung banyak pelanggaran. Memperhatikan berbagai pengertian /konsep/definisi hak asasi tersebutdi atas dapat disimpulkan bahwa HAM merupakan hak yang melekat (inheren) pada setiap orang yang merupakan karunia dari Tuhan YME, bukan pemberian Negara, pemerintah dan atau orang lain. Kewajiban dan tidak boleh dihilangkan atau dihapus oleh siapapun dengan alasan apapun. Karena kebutuhan dasar manusia dimanapun pada hakekatnya sama seperti hak atas hidup,, bebas mengeluarkan pikirannya, bebas dari rasa takut, tidak ingin dieksploitasi, hidup bahagia dan lain­lain, maka HAM merupakan sesuatu yang bersifat Universal. Berdasarkan beberapa rumusan HAM di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang beberapa ciri pokok hakikat HAM yaitu:

• HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis.

• HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal­usul sosial dan bangsa.

• HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah Negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM (Mansyur Fakih, 2003).

Ketika Kekerasan Seksual Terhadap Anak Terjadi di Lembaga Pendidikan

Senin, 05 Mei 2014

Kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan lembaga pendidikan selalu membuat kita terhenyak. Kita terkejut dan marah, tidak bisa menerima kenyataan bahwa perbuatan itu dilakukan oleh orang-orang yang kepadanya kita percayakan pendidikan (lebih jauh lagi, masa depan akademik) anak-anak kita. Kekerasan ini dapat berupa kekerasan fisik, psikis maupun seksual. Saat ini kita dikejutkan dengan kasus kekerasan seksual di TK Jakarta International School (JIS). Peristiwa ini terkuak berkat keberanian orang tua korban dan semua pihak yang berkomitmen untuk berjuang korban (dan korban lainnya) memperoleh keadilan dan berjuang agar tidak ada lagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Korban pun adalah seorang yang pemberani, pahlawan cilik, meski keadaannya saat ini sungguh memperihatinkan, belum lagi membayangkan bagaimana masa depannya nanti akibat trauma kekerasan seksual yang dialaminya.

Terhadap kasus yang terjadi di JIS, timbul pertanyaan: Ketentuan mana yang dapat terapkan kepada pelaku (para pelaku)? Terhadap perbuatan ini maka terdapat 2 (dua) ketentuan yang mengatur yakni KUHP dan UU Perlindungan Anak. Dalam hal ini, Pasal 289 KUHP memberikan ancaman maksimal sembilan tahun pidana penjara bagi pelaku dan Pasal 82 UU Perlindungan Anak memberikan ancaman minimal 3 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara dengan denda minimal 60 juta rupiah dan maksimal 300 juta Rupiah.

Lalu ketentuan mana yang akan diterapkan?

Sesuai rumusan Pasal 63 Ayat (2) KUHP yang menentukan bahwa jika suatu perbuatan (percabulan dengan kekerasan/ancaman kekerasan yang kita sebut sebagai kekerasan seksual), yang masuk dalam satu aturan pidana yang umum (diatur dalam KUHP), diatur pula dalam aturan pidana yang khusus (UU Perlindungan Anak), maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan. Dengan demikian, sesuai dengan asas lex specialis derogat legi generali, dalam kasus kekerasan seksual yang dialami oleh siswa TK JIS, maka aturan yang kita pergunakan adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. UU ini diamanatkan untuk dijadikan sebagai landasan hukum dalam memberikan perlindungan kepada seluruh anak Indonesia. Dalam hal ini, utamanya anak sebagai korban. Lahirnya UU ini sebagai penyempurnaan dari ketentuan dalam KUHP yang mengatur tentang kekerasan seksual terhadap anak dan menjadi ketentuan yang khusus.

Kelebihan penggunaan aturan khusus ini bahwa terdapat ancaman minimal khusus baik untuk pidana penjara maupun dendanya. Untuk pidana penjaranya yakni 3 tahun penjara, sehingga pelaku tidak dapat dihukum kurang dari 3 tahun penjara. Adapun denda diancamkan secara kumulasi dengan pidana penjara, jadi bukan hanya dapat dijatuhi pidana penjara namun juga pidana denda minimal 60 juta Rupiah. Perlu kita perhatikan bahwa jika perbuatan ini dilakukan lebih dari satu kali baik terhadap korban yang sama/berbeda, maka dapat diterapkan aturan tentang gabungan tindak pidana untuk masing-masing pelaku seperti diatur di dalam Pasal 65 KUHP. Sesuai Pasal 65 Ayat (2) KUHP, terhadap pelaku dapat dijatuhkan pidana penjara yang lamanya maksimal 20 tahun. Jika dilakukan oleh lebih dari satu orang maka dapat diterapkan ajaran penyertaan sesuai Pasal 55 dan/atau 56 KUHP, tergantung peranan masing-masing pelaku dalam tindak pidana tersebut. Baik pelaku yang sudah teridentifikasi keterlibatannya dalam kasus ini maupun yang belum.

Mengapa Pasal 65, 55 dan/atau 56 KUHP digunakan? Karena menurut Pasal 103 KUHP, ketentuan umum dalam Buku I KUHP juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana (Pasal 82 UU Perlindungan Anak memuat sanksi pidana) kecuali jika oleh UU ditentukan lain. Karena UU Perlindungan Anak tidak menentukan aturan yang berbeda dengan KUHP maka dengan demikian pasal-pasal dalam KUHP tersebut dapat diterapkan.

Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Pola Rekrutmen

Setiap lembaga pendidikan diharapkan mempekerjakan tenaga pendidik (guru/dosen) dan tenaga kependidikan (pegawai/karyawan non guru) yang kompeten, mempunyak kredibilitas dan semua hal-hal yang baik lainnya. Rekrutmen sesuai peraturan eksternal (misalnya sesuai dengan UU Ketenagakerjaan dan aturan turunannya) maupun internal (ditentukan sendiri oleh pihak perusahaan) tentu diterapkan, namun biasanya aturan itu khususnya diberlakukan untuk calon pegawai tetap. Dalam hal rekrutmen pegawai tentu ada beragam tes, diantaranya tes potensi akademik, psikotes dan wawancara. Nah dari psikotes ini dapat diperoleh gambaran minat dan bakat dari si calon pegawai. Yang bersangkutan mungkin saja berbakat sebagai guru, namun perlu diperiksa juga rekam jejaknya, apakah pernah tersangkut dengan suatu tindak pidana.

Berdasarkan pengalaman, untuk pola rekrutmen Pegawai Negeri Sipil, calon PNS diwajibkan mengurus Surat Keterangan Cakap Kelakuan di Polres setempat, hal ini sebagai salah satu cara untuk meminimalisir lembaga pendidikan “kecolongan” mempekerjakan pegawai yag tak sesuai harapan dan kompetensi. Meski persoalan disorientasi seksual, dalam hal pedofil, belum tentu dapat diuji dan terekspos dari psikotes atau terekspos dari hasil wawancara. Ini terbukti bahwa ada pelaku pedofilia yang berprofesi sebagai guru (tenaga pendidik) selama bertahun-tahun di Indonesia bahkan di berbagai negara. Tentu diperlukan alat uji tambahan terhadap hal ini, demi kepentingan terbaik bagi peserta didik, namun JIS tentu tidak melakukan ini kepada petugas alih daya. Untuk itu JIS perlu memastikan bahwa pihak penyedia jasa kebersihan tersebut adalah perusahaan yang dapat dipercaya dan mempekerjakan orang-orang yang dapat dipercaya, dipercaya untuk tidak menyakiti peserta didik. Karena lembaganya bergerak dalam bidang pendidikan bahkan untuk usia dini. Untuk itu perlu dipertanyakan pula pola rektrutmen dari perusahaan penyedia jasa kebersihan tersebut.

Yang patut disayangkan adalah reaksi guru terhadap perilaku dan lalu lintas murid selama dalam jam sekolah di lingkungan sekolah. Dalam kelas korban tentu muridnya tidak terlalu banyak, sehingga tetap bisa dipantau keadaannya. Jika ia terlalu lama berada di luar kelas, perlu diperiksa pergi ke mana dan sedang apa? Bukankah anak usia dini perlu didampingi jika ke kamar kecil, meski kemandirian juga diterapkan. Lalu jika murid mengadukan hal-hal yang tidak menyenangkan apalagi perlakuan tidak baik, perlu direspon dengan positif. Kemudian masyarakat pun menduga adanya keterlibatan guru-guru di sana dalam kasus ini bahkan menduga bahwa peristiwa ini sudah berlangsung lama dan telah terjadi beberapa kali. Jika terbukti ada keterlibatan guru, maka pola rekrutmen pengajar di JIS harus diperbaharui.

Lalu saya juga mempertanyakan tugas pihak keamanan sekolah, apakah melulu mengandalkan CCTV? Apakah tidak ada patroli rutin di tempat-tempat sepi atau yang tidak ada CCTV-nya? Apakah ancaman hanya ada di luar gerbang sekolah, apakah tidak berpikir bahwa ancaman terhadap anak juga bisa datang dari dalam sekolah? 

Peranan Pemerintah dalam Penanganan Kasus JIS

Tatkala kekerasan seksual terhadap anak terjadi di lingkungan sekolah, apa yang harus kita lakukan? Melaporkan hal tersebut pada pihak yang berwenang dalam hal ini kepada guru, pengurus sekolah, selanjutnya kepada pihak kepolisian dan lembaga pemerhati hak anak misalnya Komisi Perlindungan Anak Indonesia serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (jika syarat permohonan perlindungannya dipenuhi). Lebih baik lagi jika keluarga korban segera membawa anak tersebut melakukan visum di RS dan melakukan pemeriksaan di laboratorium sesuai arahan tenaga medis dan meminta bantuan psikolog anak. Jika pihak sekolah tidak menanggapi dengan baik? maka kita menaruh harapan tertinggi pada sistem peradilan pidana dengan pendampingan dari lembaga-lembaga seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Karena pada umumnya korban dan keluarganya tidak mengetahui dengan jelas prosedur apa yang harus ditempuh, data apa saja yang perlu disiapkan/dilengkapi, hak-hak apa saja yang dimiliki oleh korban, bagaimana menangani trauma yang dialami korban serta pemulihannya dan sebagainya.

Jika ditinjau lebih jauh, maka menjadi pertanyaan: mengapa peristiwa ini sampai terjadi? Apakah pemerintah belum melakukan fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap semua lembaga pendidikan dengan optimal? Mengapa ada sekolah yang tidak memiliki ijin? Mengapa ada petugas kebersihan yang berani menyakiti murid dan tak diketahui pihak sekolah? Mengapa ada guru yang memiliki riwayat pedofilia dan masih melakukannya mengajar di lembaga pendidikan? Bagaimana mungkin ada pengurus sekolah yang menurut pemberitaan, berlaku kurang ko-operatif ketika kasus ini terkuak dan bergulir hingga hari ini? Dan berbagai pertanyaan bagaimana dan mengapa lainnya. Kenyataannya, korban telah jatuh dan jangan sampai ada lagi. Idealnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beserta jajarannya mulai tingkat pusat sampai daerah seharusnya melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap semua lembaga pendidikan yang ada di wilayahnya. Setiap lembaga pendidikan yang melanggar aturan harus diproses dan dikenai sanksi.

Saat ini korban telah didampingi oleh KPAI dan LPSK. Ini merupakan suatu dorongan yang sangat dibutuhkan oleh korban dan keluarganya. KPAI mengumpulkan data dan informasi, menerima dan merespon pengaduan orang tua korban, melakukan penelahaan, pemantauan serta evaluasi terhadap kasus ini. LPSK sebagai lembaga yang dapat memberikan jaminan perlindungan bagi korban tindak pidana (yang memenuhi syarat sesuai Pasal 5 Ayat (2) UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban). Korban berhak mendapat hak-hak sesuai dengan rumusan Pasal 5 UU Perlindungan Saksi dan Korban, khususnya berupa perlindungan atas keamanan pribadi serta bebas dari ancaman. Selanjutnya korban melalui LPSK berhak pula atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggungjawab pelaku. Intinya, semua pihak yang menghalang-halangi pemberian perlindungan ini diancam dengan pidana. Dalam penyelesaian kasus ini sesuai prosedur hukum, maka kepolisian sebagai garda terdepan dalam sistem peradilan pidana diharapkan memberikan reaksi yang pantas, sebagai pelayan dan pelindung masyarakat yang dapat diandalkan. Demikian pula para jaksa dan hakim yang menangani kasus ini, diharapkan memberi keadilan bagi para pencari keadilan.

Saatnya semua pihak yang terkait berbenah diri dan berkoordinasi untuk bekerja sama menuntaskan kasus ini, tuntas dalam perspektif memberi keadilan pada korban, tuntas menguak semua tabir yang menyelimutinya. Bahkan partisipasi masyarakat termasuk lembaga swadaya masyarakat diharapkan dapat mengawal proses hukum ini. Sehingga semua pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku. Karena Indonesia sudah darurat nasional kasus kekerasan seksual terhadap anak dan pelaku yang diberi istilah predator ada di mana-mana dan menjadi keperihatinan kita bersama.

Kesimpulan

HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kiprahnya. Setiap individu mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi, tapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa jangan pernah melanggar atau menindas HAM orang lain.

Dalam kehidupan bernegara HAM diatur dan dilindungi oleh perundang-undangan RI, dimana setiap bentuk pelanggaran HAM baik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok atau suatu instansi atau bahkan suatu Negara akan diadili dalam pelaksanaan peradilan HAM, pengadilan HAM menempuh proses pengadilan melalui hukum acara peradilan HAM sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang pengadilan HAM.

Saran

Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum - Pilihan Penyelesaian Sengketa Fakultas Hukum Universitas Indonesia dapat mengambil peranan sebagai pendamping baik terhadap korban maupun terhadap pelaku, serta memberikan bantuan hukum. Pendampingan atau bantuan hukum ini dapat diberikan sejak pemeriksaan kepolisian, hingga di pemeriksaan di pengadilan. Dalam pemberian pendampingan dan bantuan hukum ini, pihak korban atau pelaku lah yang biasanya lebih proaktif. Namun demikian, hal ini dikembalikan pada tujuan pendirian lembaga bantuan hukum yaitu memberikan bantuan bagi pihak-pihak yang kurang mampu untuk memperoleh akses keadilan.

Sumber

http://law.ui.ac.id/v2/buletin/opini/72-ketika-kekerasan-seksual-terhadap-anak-terjadi-di-lembaga-pendidikan

http://www.gudangmakalah.com/2014/10/contoh-makalah-pkn-hak-asasi-manusia.html

Kenanda Queenta Mulya

14213795

2EA16

Nama :

Aulia Syukri                    (11213510)

Bella Afrarizki                (11213685)

Dyah Ayu Mustika           (12213734)

Indah Ayu Puspita Sari    (14213347)

Kenanda Queenta M         (14213795)

Marsha Fahira K.F           (15213310)

Muhamad Ilham               (15213731)

Rio Aryadi                       (17213754)

Kelas :                            2EA16

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Saat ini sebagian orang kurang memahami betapa pentingnya peran koperasi sebagai salah satu alat bantu sektor perekonomian Indonesia. Koperasi merupakan salah satu kekuatan ekonomi yang mendorong tumbuhnya perekonomian nasional.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, “koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Dalam tata perekonomian nasional Indonesia, koperasi diharapkan dapat menempati tempat dan posisi yang penting. Koperasi Indonesia memiliki dasar konstitusional yang kuat, yaitu UUD 1945 pasal 33 ayat 1 yang berbunyi, “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”.

Sebagai badan usaha, koperasi adalah sebuah perusahaan yang mampu berdiri sendiri menjalankan kegiatan usahanya untuk memperoleh laba. Hanya saja Perkoperasian Indonesia tidak mengenal istilah “laba”, karena tujuan kegiatan koperasi tidak berorientasi pada laba (non-profit oriented) melainkan berorientasi pada manfaat (benefit oriented) atau mensejahterakan rakyat. Laba dalam koperasi dikenal dengan istilah Sisa Hasil Usaha (SHU). Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Pasal 45 Ayat 1, “Sisa Hasil Usaha merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam waktu satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya, termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan”. Walaupun koperasi tidak mengutamakan keuntungan, usaha-usaha yang dikelola oleh koperasi harus memperoleh SHU yang layak sehingga koperasi dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya dan meningkatkan kemampuan usaha.

Semangat mendirikan koperasi di masyarakat perlu kita sambut dengan baik, koperasi harus menjadi gerakan nasional yang meluas, namun demikian agar semangat tersebut tidak menyimpang dari ketentuan undang-undangan yang berlaku maka perlu adanya penuntun praktis yang dapat digunakan sebagai panduan tentang bagaimana cara mendirikan koperasi dan prasyaratnya.

Kami memilih Koperasi KOSSUMA DEPOK (Koperasi Syariah Serba Usaha SALIMAH depok yang bergerak sebagai koperasi simpan pinjam.

1.2 Rumusan Masalah

1. Tidak berjalannya kegiatan koperasi pada tujuan awal

2. Meningkatkan daya saing koperasi dengan badan usaha lain

3. Para anggota telat membayar atau melunasi pinjaman (kredit macet)

1.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui dan memahami makna dari perkoperasian

2. Untuk mengetahui permasalahan dalam perkoperasian

3. Untuk mengetahui bagaimana cara menghadapi setiap permasalahan perkoperasian

PEMBAHASAN

Narasumber   :

A.      Profil Koperasi

Nama koperasi      : KOSSUMA DEPOK (Koperasi Syari’ah Serba Usaha Salimah)

Tanggal berdiri     : 16 Januari 2006

Badan Hukum       : 518/20/BH/KPPS/KANKOP/12/KOSSUMA/VI/2006

Jenis koperasi        : Simpan pinjam khusus wanita

Alamat                  : Jl. RTM Raya RT 05 RW 11 No. 28 Kelurahan Tugu Cimanggis Depok 16951

Telp                       : (021) 42507861

Handphone            : 085697434024

Email                     : kossumasyariah@yahoo.co.id

Website                 : kossumadepok.blogspot.com

B.      Sejarah dan Latar Belakang Koperasi

Koperasi Syariah Serba Usaha SALIMAH Depok (KOSSUMA) berawal dari pengajian “Majelis Ta’lim Ummahatul Mu’minim” yang bertempat di jalan Atab RT 04 RW 11 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Depok berdiri sejak tanggal 16 Januari 2006. Pesertanya terdiri dari kaum Ibu dengan berbagai usaha kecil. Dalam setiap pertemuan dikumpulkan uang infaq. Agar lebih bermanfaat bagi jamaah, akhirnya diputuskan untuk mendirikan sebuah koperasi dan infaq tersebut dijadikan modal koperasi.

Koperasi ini dibuat untuk memudahkan jamaah untuk meminjam uang tersebut sebagai modal usahanya dan mengembalikannya dengan cara mencicilnya. Modal awal yang terkumpul adalah Rp 4.250.000,-. Seiring waktu koperasi tersebut semakin berkembang dan memiliki legalitas usaha serta berbadan hukum. Akte Notaris : Herdianti Witjaksana, SH., dikeluarkan pada tanggal 28 Juni 2006 No. 3. Badan Hukum No. 518/20/BH/KPPS/KANKOP/1.2/VI 2006. Disahkan oleh Sudin Koperasi dan UKM Kota Depok tanggal 30 Juni 2006. Pengenalan koperasi KOSSUMA Depok telah dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2006 dan diresmikan oleh Bapak Drs. Eddy Setiawan MM (Asisten Departemen Urusan Pembiayaan dan Penjaminan Kredit Kementerian Koperasi dan UKM RI).

C.      Susunan Pengurus

Ketua                                             :  Hj. Anni Rosyidah

Sekretaris                                      :  Vivi Avianti

Bendahara                                                :  Fitrianingsih, S.Si

Divisi Simpan Pinjam                    :  Ir. Uswindraningsih

Divisi Usaha                                  :  Ratna Munayya

D.     Visi KOSSUMA

“ Sebagai koperasi Syariah yang produktif dalam mengoptimalkan potensi wanita di kota Depok “.

E.      Misi KOSSUMA

 “ Sebagai mitra usaha wanita dalam mengembangkan ekonomi keluarga dan sebagai mitra dalam mengembangkan potensi serta bakat kreatifitas wanita melalui berbagai pelatihan pengembangan diri ”.

F.       Motto KOSSUMA

Bersama KOSSUMA menjalin silahturahmi meraih keberkahan Rizki serta Ridho Illahi.

G.     Tujuan KOSSUMA

Membantu usaha kecil dan menengah serta masyarakat khususnya wanita untuk dapat maju dan sejahtera.

H.     Sistem Tanggung Renteng

KOSSUMA Depok adalah koperasi dengan sistem tanggung renteng yaitu suatu sistem yang memuat tanggung jawab dan kerjasama diantara anggota dalam satu kelompok untuk menunaikan segala kewajiban anggota terhadap koperasi dengan dasar keterbukaan, dapat dipercaya dan saling mempercayai, sehingga tercapai tujuan koperasi yaitu kemajuan dan kesejahteraan seluruh anggota.

I.        Keuntungan Anggota

1.  Terhindar masalah riba yang jelas-jelas hukumnya haram.

2.   Pengembangan usaha bagi yang sudah memiliki usaha.

3.   Mendapatkan manfaat duniawi (material) dan ukhrowi.

Duniawi  : Mendapatkan bagi hasil dari simpan pinjam dan SHU (Sisa Hasil Usaha) bagi

yang   aktif belanja di KOSSUMA.

Ukhrowi : Peningkatan rukhiyah melalui pengajian kelompok.

4.  Meningkatkan ukhuwwah sesama anggota.

J.        Anggota (Yang diutamakan)

Pada dasarnya anggota KOSSUMA tidak dibatasi, namun untuk memperlancar usaha simpan pinjamnya anggota KOSSUMA dikhususkan bagi masyarakat sekitar terdekat saja, Muslimah di Depok dan sekitarnya, serta Pengusaha kecil dan menengah khususnya wanita disekitar Depok.

K.      Syarat menjadi anggota

1.      Wajib menjadi anggota koperasi

2.      Membayar pendaftaran Rp 10.000,-

3.      Membayar simpanan pokok Rp 100.000,-

4.      Membayar simpanan sukarela

5.      Ikut serta secara aktif dalam kegiatan yang sudah disepakati oleh kelompok

6.      Berkelakuan baik, jujur dan amanah

7.      Rela berkorban dan bekerjasama antar kelompok dalam rangka tanggung renteng

8.      Menabung secara teratur selama minimal 1 tahun

L.       Syarat meminjam

1.      Telah menjadi anggota minimal selama 2 tahun (anggota telah menyetujui kesepakatan tentang peraturan atau syarat keanggotan koperasi)

2.      Meminjam atas dasar kepercayaan namun ada sanksi yang diberikan jika para peminjam melanggar jangka waktu peminjaman juga terbatas uang pinjaman yang diberikan, peminjaman hanya boleh meminjam berkisar antara 1-5 juta rupiah. Jangka waktu peminjaman tergantung pada besarnya pinjaman, semakin banyak uang yang dipinjam maka semakin lama jangka waktu pengembalian uang pinjaman tersebut.

Contohnya jika peminjam uang 1 juta rupiah jangka waktu yang diberikan selama 2 bulan, dan 5 juta rupiah selama 10 bulan.

Jika peminjam melanggar jangka waktu peminjaman maka peminjam tersebut dikenakan denda sebesar 10% dari pinjaman awal. Denda tersebut dimasukkan kedalam Sisa Hasil Usaha (SHU).

M.   Sanksi lain

Jika anggota keluar dari koperasi dan masih mempunyai pinjaman, maka kepolisian yang akan mengaturnya (telah terjalin kerjasama dengan pihak kepolisian). Selain ada hukum yang dikenakan juga pelanggar akan terkena sanksi membayar biaya administrasi 10% dari sisa pinjaman.

N.     Sumber penghasilan

Dari denda-denda anggota yang terkena sanksi. Penghasilan atau denda ini akan digunakan kembali sebagai modal bagi peminjam.

O.     Anggota koperasi

Sebagian besar anggota koperasi KOSSUMA adalah wanita yang berwirausaha seperti warung, toko, jahitan, dan lain-lain. Uang pinjaman mereka diperuntukkan sebagai modal usaha.

P.      Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU)

Sisa hasil usaha merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dari denda, pemasukkan yang dikurangi biaya-biaya atau kewajiban lain atau dana cadangan perkoperasian.

Sisa hasil usaha telah disetujui oleh RUPS dan berdasarkan UU tentang Perkoperasian (UU No.25 Tahun 1992).

Dalam koperasi syariah bunga diberlaku karena termasuk riba, oleh karena itu bunga atas sanksi denda tersebut dimasukkan kedalam modal pinjaman.

Q.  Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

1.   Persetujuan dan tingkat organisasi tertinggi dipegang oleh Dewan Direktur

2.   Setiap tingkatan organisasi mempunyai 1 hak suara yang sama namun memiliki tugas, peran, fungsi, serta tanggungjawab masing-masing

3.   Keputusan serta kebijakan RUPS diambil berdasarkan suara terbanyak dari kehadiran anggota dalam RUPS

4.   Keputusan dan kebijakan RUPS berdasarkan UU tentang Perkoperasian yaitu UU No.25 Tahun 1992 sehingga keputusan dan kebijakan RUPS ini mutlak

5.   Rapat Umum Pemgang Saham dilakukan sebulan sekali

RUPS berorganisasikan :

1.Dewan Direktur

Terdiri dari 1 orang dari masing-masing perwakilan perusahaan rekanan, mempunyai 1 hak suara, dan persetujuan tertinggi dipegang oleh Dewan Direktur, masa jabatan 1 tahun.

Tugas: Melakukan persetujuan atas rekanan perusahaan baru, menyetujui atau menolak dan menentukan besarnya pinjaman yang dilakukan ke perusahaan rekanan.

2.Pengurus

Dipilih oleh anggota dalam RUPS dengan suara terbanyak oleh anggota yang hadir dan disetujui oleh Dewan Direktur, setiap anggota memiliki 1 hak suara, masa jabatan 1 bulan (maksimal 3 kali menjadi pengurus).

Tugas: Melakukan update saldo simpanan dan pinjaman anggota setiap hari, melakukan penagihan atas pinjaman yang diberikan, membuat laporan atas saldo simpanan dan pinjaman anggota setiap minggu.

3.Perusahaan Rekanan

Perusahaan yang bergabung dalam koperasi, mempunyai 1 hak suara (Bank Mandiri yang saat ini sudah bergabung dalam koperasi KOSSUMA).

Tugas: Memiliki hak untuk menyetujui atau menolak pinjaman yang diajukan oleh anggota, berhak mengetahui keputusan dan kebijakan RUPS tentang kepengurusan koperasi serta laporan keuangan koperasi.

4.Anggota

Bagian dari organisasi RUPS, mempunyai 1 hak suara.

Tugas: Ikut serta dalam kepengurusan koperasi, menjalankan program kepengurusan koperasi yang telah disetujui RUPS dari Dewan Direktur, Pengurus, dan Perusahaan Rekanan.

PERMASALAHAN

Permasalahan

1.       Tidak berjalannya kegiatan dari tujuan awal

      Dahulu awal terbentuknya KOSSUMA ini di mulai dari perkumpulan pengajian Ibu-ibu sekitar daerah Cimanggis, Depok. Setelah terbentuk keorganisasian, mereka bersepakat untuk membuat koperasi. Dan koperasi ini terdapat sebuah usaha, dengan menyediakan kebutuhan sehari-hari seperti bahan makanan, sabun, dan perlengkapan kebutuhan lainnya. Tujuan awalnya untuk memenuhi kebutuhan para anggota. Setiap anggota yang bergabung di koperasi KOSSUMA ini, diwajibkan untuk berbelanja disana. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, ada peraturan baru yang menegaskan bahwa koperasi harus berjalan dalam satu bentuk. Dahulunya koperasi ini berbentuk Serba Usaha dan Simpan Pinjam. Dan akhirnya koperasi ini hanya menjalankan koperasi simpan pinjam saja.

2.       Jangkauan koperasi belum luas, anggota terbatas

      Saat ini memang banyak sekali berkembang berbagai koperasi dengan berbagai jenis kegiatannya. Mulai dari koperasi simpan pinjam, koperasi sekolah, koperasi angkatan, koperasi swasta, dll. Namun koperasi KOSSUMA ini jangkauannya belum luas dan cabang koperasi belum banyak sehingga nasabah yang ingin bergabung dalam koperasi terbatas di suatu wilayah (hanya masyarakat sekitar yang dapat menjadi anggota koperasi). Padahal berdasarkan wawancara yang kami lakukan, banyak masyarakat yang berminat ingin menjadi anggota koperasi KOSSUMA. Namun alasannya agar mempermudah dan lancar saat pembayaran iuran atau pinjaman. Bedanya koperasi KOSSUMA dengan badan usaha lain ialah bunga. Dalam koperasi tidak mengambil sebuah bunga bagi badan usaha, namun tujuan utamanya mensejahterakan anggotanya (dalam koperasi KOSSUMA bunga itu riba).

Solusi

1.      Tidak berjalannya kegiatan dari tujuan awal

Seharusnya koperasi konsisten dengan tujuan awal. Namun jika memang ada peraturan yang membatasi, ikutilah prosedur yang ada dengan tetap melihat perundang-undangan yang berlaku. Namun jika koperasi KOSSUMA merupakan koperasi serba usaha tentu lebih banyak masyarakat yang lebih menyambut dengan baik keberadaan koperasi ini dan para investor akan lebih tertarik dengan koperasi KOSSUMA dan koperasi ini akan berjalan dengan lebih lancar tanpa terbatas dengan masalah kesulitan pembayaran. Semoga koperasi KOSSUMA akan menjalankan kegiatan yang bermanfaat dan positif serta mengembangkan ke arah yang lebih baik lagi. Tujuan KOSSUMA adalah membantu usaha kecil dan menengah serta masyarakat khususnya wanita untuk dapat maju dan sejahtera.

2.      Jangkauan koperasi belum luas, anggota terbatas

      Sebaiknya koperasi KOSSUMA mengembangkan dan memperluas jangkauan koperasinya agar nasabah yang ingin menjadi anggota tidak terbatas (bukan hanya masyarakat sekitar) juga mulai menjadi koperasi KOSSUMA menjadi koperasi umum tidak hanya nasabah wanita saja yang dapat bergabung. Nilai postif yang didapat bagi koperasi adalah semakin banyak anggota maka semakin berkembang koperasi tersebut dan keuntunganpun lebih banyak. Namun pelayanan dan kepuasan terhadap nasabah juga penting untuk dilakukan agar masyarakat percaya terhadap koperasi KOSSUMA, jika citra koperasi KOSSUMA baik tentu banyak pihak yang akan bekerjasama dengan koperasi KOSSUMA dan tidak sulit mendapatkan investor demi kesejahteraan masyarakat serta koperasi KOSSUMA sendiri. Mengembangkan koperasinya untuk lebih maju agar usaha kecil (mikro) dapat berkembang menjadi usaha besar (makro) demi mensejahterakan masyarakat bukan anggotanya saja dan memajukan perekonomian negara.

PENUTUP

Kesimpulan

Sebagai badan usaha, koperasi adalah sebuah perusahaan yang mampu berdiri sendiri menjalankan kegiatan usahanya untuk memperoleh laba. Hanya saja Perkoperasian Indonesia tidak mengenal istilah “laba”, karena tujuan kegiatan koperasi tidak berorientasi pada laba (non-profit oriented) melainkan berorientasi pada manfaat (benefit oriented) atau mensejahterakan rakyat.

Koperasi Syariah Serba Usaha SALIMAH Depok (KOSSUMA) berawal dari pengajian “Majelis Ta’lim Ummahatul Mu’minim” berdiri sejak tanggal 16 Januari 2006. Seiring waktu koperasi tersebut semakin berkembang dan memiliki legalitas usaha serta berbadan hukum. Disahkan oleh Sudin Koperasi dan UKM kota Depok tanggal 30 Juni 2006. Pengenalan koperasi KOSSUMA Depok telah dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2006 dan diresmikan oleh Bapak Drs. Eddy Setiawan MM (Asisten Departemen Urusan Pembiayaan dan Penjaminan Kredit Kementerian Koperasi dan UKM RI).

Koperasi KOSSUMA memiliki visi, misi, motto, kepengurusan, serta persyaratan masing-masing sesuai tujuan koperasi tersebut didirikan tentunya menjadikan nilai positif bagi masyarakat sekitar. Koperasi KOSSUMA juga memiliki permasalahan tersendiri dan dapat kami simpulkan solusi yang seharusnya dilakukan oleh koperasi KOSSUMA dengan pemikiran kami tersendiri yang melihat dari berbagai sisi.

Sisa hasil usaha telah disetujui oleh RUPS dan berdasarkan UU tentang Perkoperasian (UU No.25 Tahun 1992). Dalam koperasi syariah bunga diberlaku karena termasuk riba, oleh karena itu bunga atas sanksi denda tersebut dimasukkan kedalam modal pinjaman.

Segala sesuatu yang dilakukan pasti memiliki permasalahan masing-masing dan cara penyelesaian yang berbeda-beda. Begitu juga halnya dengan koperasi KOSSUMA yang memiliki permasalahan diantaranya: Tidak berjalannyatujuan awal koperasi dan keanggotaan yang terbatas, dan kami menanggapi permasalahan tersebut memiliki solusi yang berbeda dan positif tentang koperasi KOSSUMA yang akan memajukan perekonomian Indonesia melalui koperasi simpan-pinjam yang akan membantu masyarakat sekitar untuk mengembangkan usahanya.

Saran

Dengan melakukan observasi secara langsung dan berwawancara secara langsung dengan pihak koperasi KOSSUMA kami lebih memahami arti perkoperasian yang sejelasnya. Semua badan usaha baik koperasi tentu saja memiliki permasalahan masing-masing yang dapat memberikan dampak positif maupun negatif tergantung dengan penglihatan sisi pemahaman kita masing-masing. Namun saran kami semoga koperasi KOSSUMA mengembangkan koperasinya kearah yang lebih luas agar dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat bukan anggota saja. Agar Indonesia menjadi lebih maju khususnya dibidang perekonomian dengan adanya koperasi KOSSUMA Depok. Perlu bantuan pemerintah untuk mendukungnya kegiatan tersebut dengan melakukan pembinaan kepada masyarakat agar usaha mikro menjadi usaha makro.

SUMBER

http://kossumadepok.blogspot.com/

Narasumber   : Ibu Dewi (Marketing)

KETERANGAN